Mengacu pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2026 lalu, jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 146,5 juta orang, dan sekitar 57,8 persen atau hampir 84,6 juta orang di antaranya menggantungkan hidup di sektor informal ini. Ironisnya, banyak dari kelompok tersebut belum memiliki rumah sendiri dan memilih tinggal di hunian sewa atau kontrakan.
Kondisi pekerja informal ini sangat relevan dengan tingginya angka kesenjangan kepemilikan rumah (backlog) nasional.Mengacu pada dashboard Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) Versi 4, backlog perumahan di Indonesia adalah sebesar 43,3 juta keluarga (Desil 1-10). Angka tersebut terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu 13,4 juta keluarga yang masuk dalam backlog kepemilikan karena belum memiliki rumah sendiri, serta 29,9 juta keluarga yang mengalami backlog kelayakan hunian karena sudah memiliki tempat tinggal namun kondisinya belum memenuhi standar layak huni.
BACA JUGA: Menteri PKP: Pedagang Warteg dan Bakso Kini Bisa Punya Rumah Subsidi
Tingginya angka ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran yang saat ini cukup agresif menggencarkan target pembangunan dan renovasi sebanyak tiga juta rumah per tahun. Target besar tersebut tentu akan sulit tercapai apabila kelompok terbesar dalam pasar tenaga kerja justru masih menghadapi jalan buntu dalam mengakses pembiayaan perbankan.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah sendiri sebenarnya telah dan akan merencanakan beberapa kebijakan strategis, salah satunya melalui kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan atau kredit program perumahan (KPP).
Melalui KPP, pemerintah memberikan pembiayaan modal kerja atau kredit/pembiayaan investasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kepada individu dan badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.
Dari sisi penyediaan, program ini menyasar pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pedagang bahan bangunan. Sementara, dari sisi permintaan menargetkan UMKM berupa individu / perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha.
Pemerintah juga merencanakan kuota KPR khusus serta perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun dengan bunga yang terjangkau. Untuk rumah subsidi tapak, misalnya. Pemerintah mengkaji skema angsuran sekitar Rp500 ribuan per bulan melalui penerapan suku bunga berjenjang, sementara untuk rumah susun subsidi ditargetkan angsuran sekitar Rp700 ribuan per bulan melalui mekanisme yang sama. Kementerian PKP memastikan suku bunga KPR FLPP rumah tapak tetap sebesar 5 persen dan rumah susun subsidi sebesar 6 persen hingga masa tenor berakhir.
Terbaru, Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) juga tengah menggodok skema Rent to Own (Sewa-Beli) sebagai solusi bagi pekerja informal yang terkendala riwayat kredit (SLIK) atau ketiadaan slip gaji. Melalui skema ini, calon pembeli dapat menyewa hunian terlebih dahulu, di mana pembayaran sewa tersebut nantinya akan dikonversi menjadi kepemilikan setelah periode tertentu.
Alfian Arif, Direktur Kerjasama dan Kebijakan Pembiayaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menjelaskan bahwa pemerintah sejak tahun 2024 telah mewajibkan seluruh bank pelaksana untuk menyalurkan minimal 15% dari kuota KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mereka khusus bagi pekerja informal.
Kebijakan ini terbukti signifikan mendongkrak realisasi pembiayaan untuk kategori non-fixed income, dari yang awalnya hanya 13,1% pada tahun 2023 menjadi 17% pada tahun 2025, bahkan per Mei 2026 realisasinya telah menyentuh angka 18,4%.
Pemerintah juga bertindak tegas dengan memberikan sanksi bagi bank penyalur yang tidak mencapai target. “Kalau bank penyalur tidak mencapai target 15%, maka bank tersebut tidak diperbolehkan untuk menambah kuota FLPP,” ujar Alfian saat didapuk sebagi narasumber dalam acara Diskusi Media pada penghujung Mei 2026 lalu.
Adapun, menurutnya, pada tahun 2027 mendatang BP Tapera menargetkan peningkatan kuota penyaluran KPR FLPP menjadi 25% untuk setiap bank penyalur, sekaligus mendorong program DP 0% bagi pengemudi Gojek. “Apa yang telah dilakukan BP Tapera ini membuktikan adanya kepastian bagi masyarakat pekerja informal agar tidak ragu-ragu lagi untuk membeli rumah. Bank penyalur pasti akan memproses mereka,” tegasnya.
