Jakarta, propertytimes.id – Pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin akhirnya secara resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 – 2024, Minggu (20/10). Peristiwa penting dan bersejarah ini tentu layak dinanti oleh seluruh masyarakat, apalagi di kalangan pelaku usaha yang memang sudah sejak dua tahun terakhir selalu berharap-harap cemas dikarenakan kondisi pasar yang cenderung memilih menahan diri hingga pesta demokrasi pemilihan presiden (pilpres) usai digelar.
Meskipun, sebetulnya bila ditilik dari penyelenggaraan pilpres pada tiga periode sebelumnya (2004, 2009 dan 2012) perekonomian Indonesia justru relatif berjalan normal. Artinya, tak perlu ada yang dikhawatirkan karena faktanya tahun politik tak pernah benar-benar berdampak besar terhadap tren pertumbuhan ekonomi. “Kalau kita lihat Pemilu 2014, justru penjualan kondominum (strata title) sedang booming-booming-nya. Harga kondo juga naik hingga 2016. Waktu itu harga sewa kantor juga sedang berada dalam kondisi peak season. Jadi bisa dibilang tahun politik tidak serta merta mempengaruhi iklim properti,” kata Anton Sitorus, Head of Research & Consultancy Savills Indonesia beberapa waktu lalu.
Sebaliknya, faktor eksternal lah yang diyakini lebih banyak menekan ekonomi Indonesia. Misalnya, pelemahan ekonomi secara global, sentimen perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta normalisasi kebijakan moneter Federal Reserve.
Di sektor properti, kondisi yang dialami para developer setali tiga uang. Sudah sejak lima tahun terakhir sektor bisnis yang menghela beberapa gerbong bisnis lain di dalamnya ini mengalami pasang surut dan hingga kini belum lagi menujukkan pertumbuhan signifikan. Tingkat penyerapan beberapa penjualan properti yang masih rendah adalah indikator yang berkorelasi pada pelemahan tersebut. Walaupun, sekali lagi, kondisi ini tidak bisa disamaratakan, sebab di beberapa proyek, penjualan justru ada yang melesat bahkan sold out dalam hitungan hari.
Sekedar menyebut contoh, penurunan angka penjualan kondominium se-Bodetabek terus berlangsung sejak 2014 lalu. Data savills memperlihatkan, pada 2014 penjualan kondominium per kuartal mencapai angka 15 ribu unit. Lalu di tahun 2015-2016 turun di angka 11 ribu unit. Tahun 2017 penjualan hanya mencapai 6 ribu unit serta tahun 2018 turun lagi di angka 2500 unit.
Melihat berbagai permasalahan yang terjadi, menjadi wajar jika banyak asa yang disematkan kepada dua pasangan presiden dan wakil presiden baru nantinya, tak terkecuali para pelaku usaha di sektor properti. Setidaknya ada beberapa pekerjaan rumah yang selalu harus menjadi perhatian bagi pasangan Presiden dan wakil Presiden terpilih, sebut saja birokrasi perijinan yang masih tumpang tindih, angka backlog perumahan yang terus bertambah setiap tahunnya, reformasi perpajakan, regulasi baru terkait kepemilikan properti oleh orang asing dan beberapa persoalan lainnya. Terkait pajak, misalnya. Banyak kebijakan dari Pemerintah yang tidak tepat di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, kebijakan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang dibuat pemerintah di tahun 2016 dan menurut rencana justri mau direvisi lagi.
Budiarsa Sastrawinata, President Director Ciputra Residence menuturkan, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi pasangan Presiden dan wakil Presiden baru nantinya, pertama, konsistensi dukungan infrastruktur untuk mendukung keberadaan hunian bagi kelas menengah bawah yang diikuti pemberian fasilitas untuk mendukung kebutuhan kelas tersebut, semisal suku bunga, persyaratan LTV dan lainnya. “Infrastruktur itu adalah hal paling utama, karena hanya pemerintah yang mampu melakukan hal tersebut,” ujar Budiarsa.
Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengatakan, Presiden yang terpilih harus bisa menjaga kestabilan politik, kestabilan keuangan, kepastian hukum, dan juga pertumbuhan perekonomian. “Penyempurnaan dari segi perizinan memang terus dilakukan. Peningkatan dari segi produktivitas harus terus ditingkatkan, karena sekarang bukan zaman buruh murah tapi zaman bagaimana mereka punya produktivitas yang lebih tinggi. Karena itu, peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) menjadi hal yang sangat penting,“ ujarnya seperti dilansir CNBC Indonesia.
Sebelumnya, Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) menilai sampai saat ini sektor properti masih mempunyai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan para pelaku industri properti yang terkait didalamnya. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk terus mengedepankan banyak regulasi untuk dapat menopang pertumbuhan sektor properti. Kiki
