Jakarta, Propertytimes.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BPJS Ketenagakerjaan tengah menjajaki langkah awal kerja sama untuk mendukung penyediaan hunian layak bagi pekerja di Indonesia. Upaya ini diarahkan melalui sinergi program perumahan nasional, termasuk penguatan fasilitas pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (24/7/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung kebutuhan perumahan pekerja.
“Sudah jelas bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen yang kuat. Tadi kami bahas, dalam tiga tahun terakhir mereka telah membantu 567 unit rumah di 2022, 494 unit di 2023, dan hingga Juni 2024 telah menyalurkan bantuan untuk 390 unit rumah. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung target nasional 3 juta rumah,” ujar Maruarar dikutip dari laman resmi Kementerian PKP, Jumat (25/7).
BACA JUGA: Kolaborasi Kementerian PKP dan Kementerian Koperasi Dorong Program 3 Juta Rumah
Kerja sama yang sedang disiapkan akan difokuskan pada integrasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Rencana ini akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kolaborasi antara kedua pihak.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyatakan kesiapan institusinya mendukung inisiatif tersebut melalui pemanfaatan data kepesertaan yang ada. “Dengan jumlah peserta mencapai 39,3 juta orang, kami memiliki basis data yang kuat untuk menargetkan program FLPP dan MLT secara lebih efektif. Ini adalah bentuk nyata kontribusi kami dalam mendukung kesejahteraan pekerja,” jelas Pramudya.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho yang turut hadir menyatakan hingga saat ini sudah tersalurkan sebanyak 134.400 unit rumah melalui skema FLPP, dengan 76 persen di antaranya diakses oleh pekerja swasta yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal senada diutarakan Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, yang menyebutkan bahwa asosiasinya siap memberikan kemudahan akses perumahan bagi pekerja.
“Langkah konkret ini akan difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian PKP melalui sosialisasi langsung ke perusahaan-perusahaan, agar pekerja semakin mudah mendapatkan akses rumah yang layak,” ujar Joko.
