Jakarta, Propertytimes.id – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), non-PNS, serta pekerja non fixed income, selama memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai alokasi pembiayaan perumahan untuk sejumlah sektor profesi. Sebanyak 20.000 unit rumah dialokasikan untuk tenaga pendidik dan telah dilakukan akad massal pada 25 Maret 2025, melalui sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN. Sementara itu, 14.500 unit rumah disediakan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan 5.760 unit rumah untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang telah memulai pembangunan melalui ground breaking di Serang pada 9 Maret lalu.
Tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat juga mendapatkan alokasi sebanyak 30.000 unit rumah. Proses akad dan serah terima kunci untuk segmen ini dijadwalkan pada 28 April 2025. Selain itu, sebanyak 20.000 unit rumah disiapkan bagi tenaga migran, melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dengan pelaksanaan akad dan serah terima kunci yang direncanakan pada 8 Mei 2025.
BP Tapera juga menetapkan alokasi untuk pegawai di sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Masing-masing kementerian memperoleh alokasi mulai dari 2.000 hingga 3.000 unit rumah.
Tidak hanya itu, pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing mendapatkan alokasi 20.000 unit rumah. Untuk pekerja sektor informal lainnya, seperti pengemudi transportasi online, disiapkan 2.000 unit rumah, sementara asisten rumah tangga memperoleh jatah sebanyak 1.000 unit rumah. BP Tapera juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menyediakan 1.000 unit rumah bagi wartawan, dengan nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama Bank BTN dan Kementerian PUPR.
Sejak tahun 2022, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp83,7 triliun untuk 709.174 unit rumah. Sedangkan untuk program Pembiayaan Tapera sejak tahun 2021 hingga 2024 telah terealisasi sebanyak 19.345 unit rumah dengan nilai Rp3,3 triliun.
Dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo sejak pelantikannya pada 20 Oktober 2024 hingga 9 April 2025, tercatat telah disalurkan bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi sebanyak 93.699 unit rumah. Jumlah tersebut terdiri dari 1.384 unit melalui Tapera dan 92.315 unit melalui FLPP. Sementara itu, ketersediaan rumah subsidi yang tercatat hingga saat ini mencapai 49.267 unit rumah, dengan rincian meliputi rumah yang sedang dalam proses pembangunan, rumah siap huni (ready stock), persetujuan kredit, dan rumah yang telah melalui akad kredit.
Adapun khusus untuk tahun anggaran 2025, mulai 1 Januari hingga 9 April, total bantuan pembiayaan rumah bersubsidi yang telah disalurkan mencapai 57.895 unit rumah. Dalam periode yang sama, ketersediaan rumah subsidi mencapai 42.832 unit, yang jika ditotal, kinerja penyaluran dan penyediaan rumah subsidi pemerintah pada tahun 2025 telah mencapai 100.805 unit rumah.
