Jakarta, Propertytimes.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengumumkan kenaikan pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 setelah penajaman belanja, dari semula Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun.
Kenaikan anggaran ini berdampak langsung pada penambahan target fisik pembangunan sebanyak 7.952 unit rumah, sehingga total target capaian nasional melonjak menjadi 414.212 unit rumah.
Dilansir dari portal resmi Kementerian PKP, Rabu (1/7), Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menjelaskan bahwa mayoritas dari total pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bagian dari program prioritas nasional.
“Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN maupun Program Perumahan dari Kementerian PKP kepada publik,” ujar Didyk dalam pemaparan kinerja per 1 Juli 2026 di Wisma Mandiri, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Didyk merinci, Program BSPS mendapatkan porsi terbesar yakni senilai Rp 8,57 triliun atau sekitar 68,40 persen dari total pagu anggaran. Program ini ditargetkan mampu menjangkau hingga 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk Program Dukungan Manajemen dialokasikan sebesar Rp 918,13 miar atau 7,33 persen.
BACA JUGA: Meski Realisasi Belanja Naik, Dana Blokir Masih Jadi Ganjalan Utama Serapan Anggaran Kementerian PKP
Bila dilihat secara keseluruhan, komposisi anggaran Kementerian PKP sangat didominasi oleh program fisik, yaitu mencapai 92,67 persen. Anggaran tersebut mencakup pelaksanaan Program BSPS, penataan kawasan kumuh dan sanitasi, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), serta pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun.
Hingga tanggal 1 Juli 2026, realisasi belanja Kementerian PKP dilaporkan telah menyentuh angka Rp 2,604 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari pagu awal.
Secara mendetail, serapan untuk Program Dukungan Manajemen telah mencapai Rp 497,94 miliar (54,23 persen), Program BSPS senilai Rp 1,906 triliun (22,25 persen), dan program non-BSPS sebesar Rp 200,57 miliar (24,41 persen).
Meskipun serapan semester pertama baru berada di kisaran seperempat dari pagu awal, Kementerian PKP optimistis target penyerapan total anggaran hingga 31 Desember 2026 mendatang diproyeksikan mampu mencapai 97,48 persen berdasarkan prognosis data dari tiap unit organisasi.
Realisasi KUR Perumahan
Selain memaparkan porsi realisasi APBN, Kementerian PKP turut membeberkan performa pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, mengungkapkan bahwa realisasi pencairan KUR Perumahan hingga 30 Juni 2026 telah menembus Rp 20,3 triliun. Catatan positif ini mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan dengan menaikkan plafon KUR Perumahan menjadi Rp 50 triliun.
“Provinsi Jawa Tengah tercatat menjadi wilayah penyerap terbesar untuk KUR Perumahan dengan total nilai Rp 4,6 triliun. Adapun dari lini perbankan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur tertinggi dengan kontribusi mencapai Rp 10,55 triliun,” kata Sri Haryati.
Di sisi lain, tren positif juga terlihat pada penyaluran subsidi lewat Program FLPP yang per awal Juli ini telah berhasil disalurkan sebanyak 93.339 unit rumah.
Bank Tabungan Negara (BTN) masih memegang posisi teratas sebagai bank penyalur terbesar dengan total 45.726 unit. Dari sisi asosiasi pengembang, Realestat Indonesia (REI) mendominasi penyaluran tertinggi dengan total 38.855 unit rumah. Sedangkan secara geografis, Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan realisasi FLPP terbesar, yakni mencapai 23.021 unit rumah.
