Jakarta, Propertytimes.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara untuk kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan Maruarar saat meninjau langsung lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (5/4) lalu.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @maruararsirait, pria yang akrab disapa Ara ini membagikan momen pertemuan di dalam kereta inspeksi bersama jajaran PT KAI dan pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, Maruarar mempertanyakan kendala hukum yang menyebabkan lahan strategis milik negara tersebut belum bisa dimanfaatkan.
Maruarar menekankan bahwa jika sebuah lahan secara hukum sah milik negara, maka tidak ada alasan bagi pihak mana pun untuk menguasainya secara ilegal. “Saya mau tanya Pak Dirut, kendalanya apa kalau ini punya negara dan punya kekuatan hukum tetap? Masalahnya apa lagi?” tanya Maruarar dalam video yang diunggahnya.
BACA JUGA: Resmi Dimulai, Serah Terima 141 Ribu Rusun Subsidi di Meikarta Ditargetkan Agustus 2028
Ara menegaskan bahwa dalam urusan aset negara, pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas. “Ini berarti bicara keberanian, bicara ketegasan. Kasih sama yang berani saja. Masa negara kalah sama yang begini-beginian,” lanjutnya.
Peninjauan ini merupakan bagian dari akselerasi Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektar tersebut, pemerintah berencana membangun hunian vertikal bagi rakyat kecil.
“Di lokasi ini akan kami bangun 1.000 unit rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dekat stasiun, aksesnya mudah ke mana-mana,” ujarnya. Ara mengungkap adanya dukungan nyata dari sektor swasta dalam proyek ini yaitu PT Astra International yang menyatakan kesiapannya untuk membangun hingga 1.000 unit hunian tersebut melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Meski dibangun oleh pihak swasta, Maruarar memastikan status lahan tersebut akan tetap menjadi milik negara.
Hunian tersebut nantinya diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Terhitung (MBT). Pembangunan di lokasi strategis (Transit Oriented Development/TOD) diharapkan dapat memangkas biaya transportasi dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Dialog dengan Pihak Hercules
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar juga bertemu langsung dengan Rosario de Marshall atau yang dikenal sebagai Hercules, Ketua Umum GRIB Jaya. Di hadapan Maruarar, Hercules menyatakan kesiapannya untuk menghormati jalur hukum.
Menurut Hercules, pihaknya memiliki bukti dokumen terkait status lahan tersebut, namun ia berjanji akan menyerahkannya jika negara bisa membuktikan kepemilikan yang sah secara hukum. Menanggapi hal itu, Maruarar meminta agar tim hukum kedua belah pihak segera bertemu untuk melakukan sinkronisasi data agar proyek perumahan rakyat tidak terhambat. “Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, jadi bukan untuk pengembang dan sebagainya,” tegas Maruarar.
