Jakarta, Propertytimes.id – Awan mendung menyelimuti nilai tukar Rupiah di awal kuartal kedua tahun 2026. Sejumlah pengamat ekonomi mulai memberikan sinyal merah dengan memprediksi bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi menembus level Rp18.000, bahkan lebih, jika tekanan eksternal terus berlanjut tanpa intervensi yang memadai.
Berdasarkan data pasar pada hari ini, Senin, 4 Mei 2026, rupiah terpantau masih berfluktuasi di zona merah dengan tekanan jual yang cukup tinggi sekaligus mempertegas tren pelemahan yang terjadi sejak awal tahun.
Pelemahan mata uang ini diprediksi akan memicu efek domino yang signifikan bagi sektor properti nasional. Belajar dari berbagai krisis yang pernah terjadi di masa lalu dan berakibat pada melonjaknya nilai tukar Rupiah terhadap dolar adalah terjadinya lonjakan biaya konstruksi atau cost push inflation.
Mengingat sekitar 15 hingga 20 persen komponen bahan bangunan seperti lift, sistem mekanikal elektrikal, hingga besi baja spesifikasi tinggi masih bergantung pada impor. Karena itu, setiap kenaikan dolar akan langsung mengerek modal kerja pengembang. Kondisi ini juga memaksa para pelaku usaha untuk menghitung ulang harga jual unit agar margin keuntungan tidak tergerus habis.
Menanggapi kondisi tersebut, Associate Director Leads Property Services Indonesia, Martin Samuel Hutapea, menjelaskan bahwa industri properti di Indonesia sebenarnya tidak semuanya terpengaruh secara langsung oleh perubahan kurs. Meski tidak bisa dipungkiri tetap ada yang akan berdampak, khususnya proyek-proyek tertentu yang menggunakan komponen impor dalam jumlah besar, seperti lift, elevator, sistem mekanikal dan elektrikal (M&E), serta sistem tata udara.
“Jenis properti yang rentan terhadap tekanan ini mencakup mal, hotel, perkantoran, hingga apartemen, terutama bagi proyek-proyek yang baru akan memasuki tahap konstruksi setelah pelemahan kurs terjadi belakangan ini,” ujar Martin kepada Propertytimes.id. Senin (4/5).
BACA JUGA: Survei Perbankan BI: Bank Lebih Selektif Salurkan Kredit, Sektor Properti Tetap Stabil
Menurut Martin, kondisi ini menempatkan pemilik aset atau landlord pada posisi yang sulit. Dirinya menggarisbawahi bahwa di tengah kondisi permintaan yang relatif stabil dan tidak sekuat masa property boom pada periode 2015-2016, penyesuaian harga menjadi tantangan tersendiri.
“Secara finansial, langkah ideal bagi pengembang adalah menyesuaikan harga sewa atau harga jual sebagai respons atas kenaikan biaya material berbasis impor untuk pembangunan proyek baru. Namun, jika harga dinaikkan terlalu agresif, dikhawatirkan potensi permintaan pasar justru akan terhambat dan melesu,” ungkap Martin.
Oleh karena itu, Dirinya memperkirakan para calon pengembang properti vertikal akan cenderung menahan diri untuk sementara waktu dari pengembangan proyek baru. Langkah wait and see ini diambil sembari mengamati perkembangan kurs rupiah serta dinamika permintaan di pasar.
Meski demikian, sebutnya, proyek-proyek yang saat ini sudah dalam tahap pembangunan diprediksi akan tetap berlanjut hingga selesai seraya berharap penguatan rupiah diharapkan untuk kembali menggairahkan peluncuran proyek properti baru di masa depan. “Kita berharap Rupiah kembali menguat supaya dapat menggairahkan proyek- proyek properti baru di masa depan,” jelas Martin.
Menariknya, sebut Martin, pelemahan nilai tukar bukan satu-satunya faktor yang mengerem laju proyek baru di sektor properti. Dirinya mencatat bahwa minimnya peluncuran proyek baru saat ini sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh kondisi internal pasar, yakni fenomena kelebihan pasokan atau over supply, dibandingkan sekadar dampak pelemahan rupiah.
“Hal ini memberikan gambaran bahwa industri properti tengah menghadapi tantangan ganda, yaitu tekanan biaya produksi dari faktor eksternal dan kejenuhan pasar dari sisi internal,” pungkas Martin.
Di satu sisi, bagi konsumen, situasi saat ini menuntut kecermatan dalam memilih instrumen investasi. Memilih produk properti yang sudah selesai dibangun atau ready stock menjadi pilihan logis untuk menghindari risiko kenaikan harga di tengah jalan atau keterlambatan penyelesaian akibat pembengkakan biaya material.
