Bekasi, Propertytimes.id – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun 18 menara rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hunian tersebut diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sekitar kawasan industri.
Dilansir dari laman resmi Kementerian PKP, Minggu (18/1), rencana tersebut ditandai dengan peninjauan langsung dua lokasi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Desa Cibatu dan Desa Jayamukti, Sabtu (17/1/2026). Di atas lahan total seluas 20 hektare tersebut, pemerintah akan mengintegrasikan hunian dengan fasilitas publik untuk menjamin kelayakan hidup penghuninya.
BACA JUGA: Berkunjung ke Meikarta, Maruarar Sirait Kembali Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Konsumen Meikarta
“Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh yang baik bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Kita berusaha mencari terobosan-terobosan,” ujar Maruarar sebagaimana dikutip dari Kementerian PKP.
Menurut Ara- biasa ia disapa, lokasi rencana pembangunan ini dinilai strategis karena hanya berjarak 2 hingga 2,5 kilometer dari kawasan industri. Selain faktor kedekatan dengan tempat kerja, Maruarar menginstruksikan jajarannya untuk memetakan aksesibilitas terhadap empat fasilitas utama, yakni tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit.
Meski mengejar percepatan, pemerintah menekankan prinsip kehati-hatian terkait status lahan. Maruarar menegaskan bahwa pembangunan tidak akan dilakukan di atas lahan sawah produktif. “Kalau sawah tentu tidak boleh digunakan. Itu sudah pasti,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, sebut Ara, Kementerian PKP akan melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk rencana pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate pada pekan depan. Verifikasi ini bertujuan memastikan aspek legalitas, desain bangunan, hingga skema pembiayaan telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
