Jakarta, Propertytimes.id – Kebijakan intervensi pemerintah di sektor perumahan mulai berdampak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Laporan Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No. 46 yang dirilis Bank Indonesia mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2025 lalu penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencatatkan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah implementasi program tersebut.
Hingga Desember 2025, realisasi penyaluran FLPP tercatat mencapai 278.000 unit. Angka ini mendorong pertumbuhan KPR subsidi melesat hingga 11,52% (yoy), jauh melampaui capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 7,50%. Lonjakan ini tidak lepas dari keputusan strategis pemerintah yang menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit sejak Juli 2025 demi memangkas angka backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi.
BACA JUGA: Rasio Kredit Macet Properti Mulai Membayangi Perbankan
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan segmen KPR nonsubsidi yang justru mengalami tekanan. Bank Indonesia mencatat adanya pelemahan permintaan pada hunian nonsubsidi akibat terbatasnya daya beli rumah tangga kelas menengah bawah serta menurunnya minat investasi properti di kalangan kelas atas. Hal ini turut tercermin dari perlambatan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dan lesunya penjualan rumah di pasar primer sepanjang tahun 2025.
Selain faktor daya beli, perbankan juga menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati. Selektivitas bank dalam menjaga kualitas kredit konsumsi berdampak pada terbatasnya penyaluran KPR secara umum. Meski demikian, dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia tetap menjadi landasan agar pertumbuhan kredit konsumsi tidak merosot lebih dalam.
Untuk tahun 2026, Bank Indonesia memproyeksikan sektor konstruksi, real estat, dan perumahan akan tetap menjadi fokus utama penerima insentif likuiditas. Langkah ini diharapkan dapat menstimulus perbankan untuk tetap ekspansif namun terukur dalam menyalurkan pembiayaan, sekaligus mendukung program prioritas nasional dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
