Majalengka, Propertytimes.id – Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meresmikan peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menghadirkan akses pembiayaan perumahan yang lebih aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus menekan praktik pinjaman informal yang merugikan seperti “Bank Emok”.
“Pembiayaan Mikro Perumahan ini adalah upaya untuk mempermudah, mempercepat, dan membantu masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan dan menghindarkan masyarakat dari rentenir. Masa negara kalah sama rentenir, ayo bersama kita lawan rentenir,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat peluncuran program di Alun-alun Majalengka, Minggu (1/6/2025).
Fenomena “Bank Emok”, istilah lokal untuk pinjaman kelompok informal dengan bunga tinggi, telah lama menjadi permasalahan struktural di berbagai daerah, termasuk Majalengka. Menurut Maruarar, banyak masyarakat yang tergiur dengan kemudahan pencairan dana namun akhirnya terjebak dalam jeratan bunga mencekik.
BACA JUGA: Maruarar Sirait Pastikan Dana FLPP 350 Ribu Unit Sudah Tersedia
“Selama ini banyak masyarakat yang lebih memilih meminjam dana dari rentenir padahal bunganya tinggi. Pemerintah jangan membiarkan hal itu terus terjadi dengan membuat kebijakan dan program yang pro rakyat,” tambahnya.
Skema pembiayaan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, BP Tapera, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank BJB, serta Pemerintah Kabupaten Majalengka. Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Program 3 Juta Rumah milik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menargetkan peningkatan akses perumahan bagi masyarakat tidak terjangkau sektor formal.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada penerima manfaat dari berbagai kalangan informal, seperti pengepul barang bekas, buruh pabrik, hingga guru swasta yang telah memanfaatkan program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
“Ini saatnya masyarakat yang tidak memiliki slip gaji seperti pengepul barang rongsokan dan para buruh pabrik dan guru bisa memiliki rumah pertama dengan KPR FLPP. Pada era pemerintahan saat ini juga diciptakan sejarah capaian KPR FLPP naik mencapai 1.100 persen dan menunjukkan bahwa sektor perumahan tetap berjalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Maruarar.
Sebagai penguatan lanjutan, pemerintah meminta agar lembaga pembiayaan turut berinovasi dalam mempermudah pencairan dana dan menekan biaya pinjaman. “Jadi ke depan PMN akan mempercepat proses pencairan dana pinjaman masyarakat dalam waktu dua hari dengan bunga 1,5 persen per bulan. Selain itu Bank BJB juga akan membuat program yang Ini tentunya bisa menjadi pilihan masyarakat agar tidak lagi meminjam dari rentenir yang bunganya bisa mencapai 30 persen per bulan,” tandasnya.
