Propertytimes.id – Pagi itu, Adit, bukan nama sebenarnya, kembali mencoba mengetik ulang simulasi cicilan KPR di layar ponselnya. Usianya sudah tiga puluh lima tahun, seorang pegawai swasta di pinggiran Jakarta dengan gaji tetap sekitar Rp7 juta. Setiap bulan ia sudah menyisihkan hampir sepertiga penghasilannya untuk tabungan rumah.
Namun, dari tahun ke tahun, harga hunian yang ia incar selalu bergerak lebih cepat daripada kenaikan pendapatannya. Kalaupun ada yang terjangkau, lokasinya terlalu jauh dari ekpekstasi dan tentu saja lokasi kerjanya. “Saya takut rumah akan tetap jadi mimpi,” katanya lirih ketika ditemui pekan lalu.
Adit adalah potret absurd yang mewakili wajah generasi milenial urban yang hari ini sulit sekali menjejakkan kaki di rumah pertama. Mereka tumbuh dengan pendidikan baik, pekerjaan mapan, tetapi harga tanah dan rumah melaju tanpa kompromi. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan atau selisih antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah masih bertengger di angka 12,7 juta unit pada 2023.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengklaim ada penurunan menjadi 9,9 juta unit, sementara perhitungan lebih luas yang mencakup rumah tidak layak huni menempatkan backlog bisa mencapai 15 juta unit. Perbedaan definisi membuat kebijakan sering kali terlihat kabur.
Hari ini, 25 Agustus 2025, Indonesia memperingati Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS). Di atas panggung seremonial, jargon “Bersama Mewujudkan Rumah Layak untuk Kesejahteraan Rakyat” kembali dikumandangkan. Sementara, di balik layar, jutaan orang seperti Adit bertanya-tanya, kapan mimpi rumah pertama benar-benar menjadi kenyataan?
Pemerintah sebenarnya telah mencoba menjawab keraguan itu lewat berbagai program. “Target kita Tiga Juta Rumah,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam beberapa kesempatan. Ia merinci, pembangunan itu terdiri atas satu juta unit perumahan vertikal di perkotaan, satu juta unit di desa, dan sisanya di kawasan pesisir. Program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) bahkan telah memperbaiki lebih dari dua juta rumah tidak layak huni, sebuah capaian yang tak bisa dipandang remeh.
Namun, di balik cerita pencapaian, masalah mendasar masih menganga. Pertama, soal data. BPS dan PKP belum satu suara mengenai definisi backlog. Kedua, kapasitas pembangunan rumah baru masih jauh dari kebutuhan tahunan. Sebelumnya, asosiasi pengembang menilai pemerintah bersama swasta rata-rata hanya mampu membangun sekitar 800 ribu unit per tahun, padahal kebutuhan bisa dua kali lipat. “Kalau begini terus, backlog sulit terkejar,” ujar seorang pengembang.
Belum lagi soal perizinan. Meski pemerintah gencar menyederhanakan lewat OSS dan sejumlah paket kebijakan, di lapangan izin membangun perumahan masih kerap memakan waktu lama. Pengembang kecil pasrah, sementara pengembang besar mau tidak mau ada yang memilih mencari alternatif celah lewat jejaring mereka. Ketimpangan itu pada akhirnya berdampak pada harga jual rumah di pasaran.
Untungnya, masih ada kabar baik. Regulasi terbaru, Permen PKP No. 5 Tahun 2025, memperluas batas pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah di Jabodetabek dari Rp7 juta menjadi Rp14 juta. Artinya, kalangan menengah seperti Adit kini bisa mengakses skema subsidi KPR. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Tapera, hingga bantuan uang muka masih digelontorkan untuk menjaga daya beli. Namun, di mata banyak calon pembeli, subsidi itu belum cukup menutup jurang harga.
Sejak 2020, data Susenas mencatat penurunan backlog dari 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit. Angka itu menunjukkan ada kemajuan. Tetapi bagi Adit, angka-angka itu masih terasa jauh. Setiap kali ia menengok brosur rumah di pinggiran Jakarta, harga yang ditawarkan sudah melewati kemampuan tabungannya.
Hari Perumahan Nasional tahun ini seolah menjadi cermin; ada capaian, ada pula pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Bagi pemerintah, keberhasilan memperbaiki rumah tak layak huni atau memperluas akses KPR bersubsidi adalah langkah maju. Namun bagi generasi muda, terutama di kota-kota besar, rumah masih lebih sering hadir sebagai iklan di layar ponsel ketimbang alamat di KTP.
Rumah, kata seorang pakar perumahan, adalah wajah paling nyata dari kesejahteraan. Selama backlog masih menjadi bayang-bayang, maka mimpi rumah bagi jutaan orang Indonesia akan tetap tertunda. HAPERNAS 2025, dengan segala seremoni dan janjinya, menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah bangsa ini tidak sekadar membangun dinding dan atap, melainkan menjahit kembali harapan agar setiap keluarga bisa punya tempat pulang yaitu rumah. Selamat Hari Perumahan Nasional !
