Cikarang, Propertytimes.id – Rencana besar Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membangun 141.000 unit rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, memicu diskusi hangat di tengah masyarakat.
Bagaimana tidak, proyek ambisius dengan nilai investasi mencapai Rp 16 triliun ini diproyeksikan menjadi solusi nyata bagi hambatan kepemilikan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Yang menarik, meskipun membawa misi positif, langkah ini tidak lepas dari sorotan tajam, terutama terkait kepastian hak konsumen lama dan transparansi pengelolaan aset negara.
Di satu sisi, pihak pendukung proyek ini melihat keterlibatan Danantara sebagai angin segar bagi percepatan target pembangunan rumah yang dicanangkan pemerintah. Dengan memanfaatkan lahan seluas puluhan hektare yang dihibahkan oleh Lippo Group, pembangunan belasan menara hunian ini diharapkan mampu memangkas angka backlog perumahan secara signifikan.
Selain itu, integrasi infrastruktur yang sudah tersedia di kawasan Meikarta dianggap akan memudahkan mobilisasi penghuni nantinya, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang produktif bagi kawasan industri di Bekasi.
BACA JUGA: Resmi Dimulai, Serah Terima 141 Ribu Rusun Subsidi di Meikarta Ditargetkan Agustus 2028
Namun, di sisi lain, kritik juga bermunculan mengenai potensi tumpang tindih kepentingan dengan persoalan masa lalu proyek Meikarta yang diduga masih belum tuntas. Sejumlah pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa fokus baru pada hunian subsidi ini berisiko mengaburkan tanggung jawab perusahaan terhadap sejumlah konsumen lama yang hingga kini masih menantikan kejelasan unit atau pengembalian dana mereka.
Muncul pula kritik mengenai efektivitas penggunaan dana publik sebesar Rp16 triliun melalui Danantara, di mana sejumlah masyarakat mempertanyakan apakah skema hibah lahan ini merupakan solusi murni untuk rakyat atau sekadar upaya penyelamatan citra kawasan yang sempat didera polemik hukum.
Selain itu, transparansi mengenai nilai aset yang dihibahkan juga menjadi sasaran kritik. Berdasarkan laporan keuangan auditan tahun 2025, nilai buku atas lahan yang dihibahkan tersebut tercatat kurang lebih sebesar Rp 180 miliar.
Angka ini dinilai kontras dengan skala proyek yang mencapai belasan triliun rupiah, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian valuasi lahan dengan beban pembangunan yang akan ditanggung oleh negara melalui Danantara. Beberapa kalangan juga mengkritisi potensi konflik sosial di masa depan jika standar fasilitas antara rusun subsidi dan apartemen komersial di kawasan yang sama tidak dikelola dengan matang.
Menanggapi berbagai spekulasi tersebut, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) memberikan klarifikasi resmi melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 12 Maret 2026. Corporate Secretary LPCK, Peter Adrian, menjelaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program MBR Danantara adalah bagian kawasan yang belum dikembangkan dan terpisah sepenuhnya dari blok apartemen yang saat ini sudah berdiri. Manajemen LPCK juga menegaskan bahwa tidak ada pengalihan fungsi dari proyek komersial Meikarta menjadi hunian subsidi di masa mendatang.
Manajemen juga menegaskan tidak ada pengalihan fungsi dari proyek komersial Apartemen Meikarta menjadi hunian MBR di masa mendatang. Program Danantara disebut murni merupakan pengembangan oleh pemerintah dan tidak memiliki kaitan operasional dengan proyek apartemen yang sedang berjalan.
Terkait potensi konflik kepentingan dengan konsumen lama, pihak Lippo Cikarang menjamin bahwa hak-hak pembeli tetap terjaga. Perseroan menyatakan tetap berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kewajiban pembangunan dan serah terima unit kepada konsumen Apartemen Meikarta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam putusan homologasi.
Hingga saat ini, manajemen mengeklaim tidak ada informasi atau kejadian material lain yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan maupun fluktuasi harga saham di pasar modal. Perseroan menyatakan akan terus mematuhi prinsip keterbukaan informasi yang berlaku dalam setiap aktivitas bisnisnya.
