Jakarta, Propertytimes.id – Pemerintah saat ini tengah menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) baru di kawasan Jalan Kramat Raya Senen yang difungsikan sebagai hunian relokasi bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Proyek ini ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking pada Mei 2026 mendatang.
Pembangunan rusun di atas lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia tersebut nantinya akan menjadi bagian dari program prioritas pemerintah dalam menyediakan hunian layak di kawasan perkotaan padat.
Diketahui, sejumlah skema pembangunan saat ini tengah disiapkan. Salah satunya, melalui Perum Perumnas yang mengusulkan pembangunan sekitar 1.000 unit dalam dua menara dengan pembiayaan dari APBN, serta dukungan subsidi dan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Adapun, alternatif lainnya datang dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang menyatakan kesiapan membangun sembilan blok rusun empat lantai dengan total 690 unit, lengkap dengan fasilitas ruang komunal dan gedung serbaguna.
Selain pembangunan rusun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sendiri saat ini juga tengah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 3.100 unit rumah di wilayah DKI Jakarta untuk tahun 2026. Program ini tersebar di lima wilayah kota administrasi masing-masing 600 unit, serta 100 unit di Kepulauan Seribu.
BACA JUGA: Pemerintah Manfaatkan Lahan Idle Komdigi untuk 170 Ribu Unit Rusun di Depok
Menteri PKP Maruarar Sirait yang meninjau langsung lokasi pembangunan rusun di Kramat Raya, Minggu (29/3/2026) mengatakan bahwa pembangunan rusun ini nantinya akan melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta.
Menurut dia, keputusan final mengenai skema pembangunan akan ditentukan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada pekan ini.. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mematangkan koordinasi lintas instansi.
“Kita bersinergi antara pemerintah pusat, Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Yang pasti rusun ini akan segera dibangun. Perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian PKP, Minggu (29/3/2026).
Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menambahkan, pihaknya mendukung penuh program penyediaan hunian layak dengan mengoptimalkan aset BUMN di berbagai kota besar. “Kami sedang memetakan aset BUMN di beberapa kota besar untuk dibangun dengan skema yang sama. Ini bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden,” kata Dony.
