Jakarta, Propertytimes.id – Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Tol Getaci kembali menemui jalan buntu setelah proses lelang proyek strategis nasional tersebut dinyatakan gagal untuk kedua kalinya. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah segera merombak strategi pengusahaan guna menjamin keberlangsungan konektivitas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah tersebut.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) M. M. Gibran Sesunan menilai kegagalan lelang yang berulang menunjukkan bahwa proyek ini kurang memiliki daya tarik komersial di mata investor dalam formatnya yang sekarang. Menurut dia, rencana alternatif harus segera disiapkan agar proyek jalan tol yang diproyeksikan menjadi yang terpanjang di Indonesia ini tidak sekadar menjadi wacana tanpa progres konstruksi yang nyata.
“Proyek ini sudah dua kali gagal lelang. Proyeknya tidak laku, kurang menarik di mata investor, karena itu pemerintah harus mengubah strategi pembangunan,” ujar Direktur Eksekutif PUKIS M. M. Gibran Sesunan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (18/4).
Gibran mengungkapkan bahwa pada lelang pertama, proyek ini sebenarnya sempat mendapatkan investor. Namun, konsorsium pemenang gagal memenuhi kewajiban pembiayaan atau financial close. Sementara pada lelang kedua, pemerintah justru sama sekali gagal menggaet minat pelaku usaha. Kondisi ini dipicu oleh tingginya biaya investasi yang tidak sebanding dengan proyeksi volume lalu lintas, terutama pada ruas Tasikmalaya hingga Cilacap yang diperkirakan masih rendah.
Selain faktor teknis, kelesuan iklim investasi di sektor infrastruktur turut memperumit keadaan. Situasi ekonomi global yang tidak menentu membuat investor cenderung menghindari proyek berisiko tinggi dengan masa pengembalian modal jangka panjang. Penurunan alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN juga ditengarai memberi sinyal kepada pasar bahwa sektor ini bukan lagi menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.
Guna memecah kebuntuan, PUKIS menawarkan tiga opsi kebijakan. Pertama adalah penerapan skema dukungan konstruksi (dukon), di mana pemerintah turut berbagi beban biaya pembangunan dengan badan usaha agar hitungan investasi menjadi lebih masuk akal. Namun, opsi ini diragukan efektivitasnya mengingat kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum yang belakangan mulai membatasi dukungan konstruksi pada proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Langkah kedua yang disarankan adalah intervensi langsung dari lembaga pengelola investasi negara, seperti Danantara atau Indonesia Investment Authority (INA), untuk memimpin konsorsium dalam lelang berikutnya. Kehadiran negara melalui institusi ini dianggap penting sebagai katalis ketika pihak swasta murni masih ragu untuk masuk.
Opsi terakhir adalah melakukan revisi lingkup proyek dengan membagi Tol Getaci menjadi dua paket lelang yang berbeda, yakni ruas Gedebage-Tasikmalaya dan ruas Tasikmalaya-Cilacap. Strategi ini dianggap lebih realistis karena ruas Gedebage-Tasikmalaya memiliki potensi lalu lintas yang jauh lebih tinggi dan lebih mudah dipasarkan kepada investor. Fokus pembangunan pada tahap awal hingga Tasikmalaya dinilai lebih baik daripada memaksakan satu kesatuan ruas yang luas namun terus-menerus gagal dalam proses tender.
