Jakarta, Propertytimes.id – Ada perkembangan menarik terkait susunan kabinet di masa pemerintahan Prabowo – Gibran untuk periode 2024-2029 mendatang. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal jika Fahri Hamzah mungkin akan diangkat sebagai menteri perumahan.
Cerita berawal saat adik Prabowo tersebut mengklarifikasi soal program 3 juta rumah yang akan menjadi salah satu prioritas pemerintahan ke depan. Hashim menegaskan sang kakak akan membangun 3 juta rumah per tahun, sehingga rencananya bakal ada 15 juta rumah selama satu periode.
“Saya mau luruskan, bukan 3 juta (rumah). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, jadi 15 juta (15 juta rumah selama lima tahun). Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat,” kata Hashim dilansir dari portal CNN Indonesia dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10) lalu. Fahri Hamzah sendiri merupakan politikus yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019.
Hashim memang tidak menegaskan apakah nantinya pendiri Partai Gelora tersebut yang akan menjadi menteri perumahan. Namun, ia menuturkan siapa kriteria yang bakal terpilih sebagai calon menteri perumahan, namanya sudah dikunci.
“Saya sudah tahu namanya, tapi saya sudah commit untuk tidak ada bocor sampai 20 (Oktober 2024). Karena kami sudah di tim transisi diwanti-wanti, nama itu bisa diubah saat lima menit sebelum pengumuman. Ini tergantung wahyu dari langit,” jelasnya Hasyim.
Siapapun yang bakal ditunjuk sebagai Menteri Perumahan ke depan, seharusnya memang merupakan sosok yang mampu dan memiliki berbagai kualifikasi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab penting dalam pengelolaan dan pengembangan program perumahan.
Tidak hanya penyediaan 3 juta rumah layak semata, Propertytimes.id justru mencatat beberapa pekerjaan rumah atau tugas utama yang harus diselesaikan oleh Menteri Perumahan ke depan. Tugas-tugas ini tentunya memerlukan perencanaan yang matang, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial dan ekonomi terkait masalah perumahan.
Penyediaan Hunian Layak
Kementerian Perumahan harus mampu mengembangkan kebijakan dan program untuk memastikan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Perencanaan dan Pengembangan Kawasan
Kementerian Perumahan harus mampu merencanakan dan mengembangkan kawasan pemukiman, termasuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan seperti jalan, sanitasi, dan fasilitas umum.
Pengelolaan Program Subsidi
Kementerian Perumahan harus mampu mengelola program subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memudahkan mereka memiliki rumah.
Koordinasi Antar Instansi
Kementerian Perumahan harus mampu bekerja sama dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk sinkronisasi program perumahan dan pembangunan infrastruktur.
Pengawasan dan Evaluasi
Kementerian Perumahan harus mampu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perumahan agar sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan.
Penanganan Masalah Permukiman
Kementerian Perumahan harus mampu mengatasi masalah permukiman kumuh dan pengembangan program rehabilitasi bagi daerah yang mengalami masalah perumahan.
Inovasi dan Riset
Kementerian Perumahan harus mampu mendorong inovasi dalam pembangunan perumahan, termasuk penggunaan teknologi baru dan pendekatan berkelanjutan.
Bekerja Sama dengan Sektor Swasta
Kementerian Perumahan harus mampu membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan perumahan.
Respons terhadap Isu-isu Terkini
Kementerian Perumahan harus mampu menghadapi tantangan baru terkait perumahan, seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan kebutuhan perumahan yang semakin meningkat.
