Jakarta, Propertytimes.id – Presiden RI periode 2024-2029 terpilih Prabowo Subianto berencana memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan membentuk kembali Kementerian Perumahan. Rencana ini mencuat dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Senayan, Jakarta, Sabtu lalu.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 telah mengakomodasi target ini dengan dana awal Rp 53 triliun.
“Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ikhwal Infrastruktur PU. Perumahan (kementerian) khusus untuk perumahan. Dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan,” kata adik kandung Prabowo itu, dikutip dari laman portal tempo.co.
Hashim mengaku telah ditunjuk Prabowo menjadi Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran sejak empat bulan silam. Dalam kerjanya, dia mengundang sejumlah lembaga untuk berdiskusi, antara lain Bank Tabungan Negara (BTN), Direksi Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Kementerian Perumahan ini menargetkan untuk membangun 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara 1 juta apartemen di kota.
Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini,” tegas Hashim.
Kementerian Perumahan
Kementerian Perumahan Rakyat (dahulu Kementerian Negara Perumahan Rakyat, disingkat Kemenegpera) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perumahan. Sejumlah tokoh pernah menjabat pada kementerian ini, diantaranya Cosmas Batubara 22 April 1978 – 21 Maret 1988, Akbar Tanjung (17 Maret 1993 – 20 Mei 1998), Theo L. Sambuaga (23 Mei 1998 – 27 September 1999) sampai dengan Djan Faridz yang menjabat mulai dari 19 Oktober 2011 sampai dengan 20 Oktober 2014. Tokoh partai politik dari PPP ini menjadi Menteri Perumahan terakhir sebelum kementerian ini dilebur oleh Presiden RI Jokowi bersama dengan Kementerian PU.
Ironinya, persoalan perumahan tak pernah selesai di republik ini, mulai dari perijinan yang berbelit sampai dengan angka backlog perumahan yang terus melonjak. Menurut laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia pada tahun 2022, terdapat backlog kepemilikan perumahan sejumlah 11 juta unit (KemenPUPR, 2022).
Mayoritas, yakni sekitar 93%, berasal dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sementara sekitar 60% di antaranya adalah MBR yang bekerja dalam sektor informal (KemenPUPR, 2022). Pada tahun 2023, bukannya terjadi penurunan, melainkan terjadi peningkatan backlog perumahan di Indonesia. Saat ini, jumlah backlog kepemilikan perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta. (Simanungkalit, 2023).
