Jakarta, Propertytimes.id – Hingga akhir September 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi anggaran sebesar Rp2,056 triliun, dari pagu total Rp5,274 triliun. Setelah dikurangi dana yang diblokir senilai Rp539,5 miliar, realisasi tersebut setara dengan 43,43 % dari pagu efektif.
Dilansir dari data Kementerian PKP, meski angka ini tampak moderat, capaian tersebut menunjukkan laju penyerapan yang perlu terus dipacu terutama memasuki kuartal terakhir tahun anggaran. Maklum, dari jumlah total pagu, lebih dari 10 % masih diblokir, sehingga “anggaran efektif” yang benar-benar bisa digunakan menyusut menjadi Rp4,734 triliun.
Secara rinci, beberapa unit menunjukkan performa berbeda-beda. Sekretariat Jenderal, misalnya telah menyerap sekitar 61,5 % dari pagunya, menjadi salah satu unit dengan serapan tertinggi. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman baru menyerap 2,05 % dari pagunya (atau 2,98 % dari pagu efektif). Hal ini tentunya menjadi sorotan dalam upaya akselerasi. Adapun, di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serapan sudah mencapai 48,43 % dari pagu.
BACA JUGA: Hingga Juli 2025, Serapan Anggaran Kementerian PKP Capai 45,80 Persen
Menteri PKP Maruarar Sirait menyadari bahwa capaian ini masih harus ditingkatkan. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, pengembang dan perbankan, agar proses perizinan, pembiayaan, dan pelaksanaan fisik dapat berjalan lebih lancar.
Dukungan konkret pun sudah terlihat. Misalnya, pemerintah baru-baru ini meresmikan akad massal KPR FLPP sebanyak 26 ribu unit yang dilakukan secara serentak di banyak daerah, sebagai bagian dari upaya memperluas akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Secara makro, meskipun realisasi berada di bawah setengah pagu efektif, angka ini masih lebih tinggi dibanding capaian per Juli 2025 yang tercatat 45,80 % (dari data realisasi hingga Juli). Hal ini menunjukkan ada dorongan penyerapan belanja lebih agresif pada Agustus–September.
Ke depan, tantangan utama PKP tentunya terus mempercepat penyerapan dana yang tersisa sekaligus memastikan proses administratif dan regulasi tak menjadi hambatan, serta menjaga agar program utama seperti FLPP dan perumahan layak tetap berjalan sesuai target.
