Jakarta, Propertytimes.id – Pemerintah tengah menyiapkan terobosan baru dalam program rumah subsidi dengan menghadirkan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut langkah ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang semakin sulit memiliki rumah tapak di pusat kota.
“Bagaimana ada rumah subsidi di kota. Saya akan bertemu Pak Gubernur Jakarta untuk membahas rencana program rumah subsidi dalam bentuk rusun,” ujar Maruarar usai bertemu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Rabu (24/9) lalu sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian PKP.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menuturkan dirinya sudah dua kali berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta untuk menyiapkan formula program tersebut. Ia menegaskan, subsidi yang akan diberikan bukan untuk rumah tapak, melainkan khusus untuk rumah susun agar sesuai dengan kondisi lahan perkotaan yang semakin terbatas.
Menurut Ara, program ini akan dirancang bersama Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan pemerintah daerah. “Nanti Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda-pemda, terutama di daerah perkotaan, membuat skema baru untuk rusun tapi dengan subsidi. Pada waktunya akan saya sampaikan,” katanya.
Selain fokus di Jakarta, pemerintah juga terus memperluas jangkauan rumah subsidi di daerah. Pada Senin (29/9), Kementerian PKP akan menggelar akad massal untuk 25 ribu debitur rumah subsidi di Kabupaten Bogor. Ara menjelaskan, Bogor dipilih karena kualitas pengembang di daerah tersebut dinilai baik serta angka kemiskinan ekstrem yang masih tinggi. “Dari data BPS, jumlah kemiskinan ekstrem paling banyak ada di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Program rumah subsidi telah lama menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas kepemilikan rumah bagi MBR. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Untuk tahun 2026, Kementerian PKP mengalokasikan dana sekitar Rp375,3 miliar guna membangun 796 unit rusun di berbagai kota.
Dengan terobosan hunian vertikal bersubsidi ini, pemerintah berharap warga berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap rumah layak di tengah kota. Namun, skema detail terkait harga, lokasi, dan mekanisme subsidi masih akan diumumkan setelah pembahasan bersama kementerian dan pemerintah daerah rampung.
