Jakarta, Propertytimes.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,89 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Dari total tersebut, Rp8,9 triliun atau sekitar 81 persen dialokasikan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (4/9/2025). Ia menegaskan, anggaran BSPS tahun depan meningkat drastis dibandingkan 2025. “Jika sebelumnya Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit, tahun depan naik 773,5 persen menjadi Rp8,9 triliun untuk 400 ribu unit. Peningkatan ini sesuai arahan Presiden serta hasil diskusi dengan pimpinan dan anggota Komisi V DPR agar program lebih berpihak pada masyarakat dan berdampak pada penciptaan lapangan kerja,” ujar Maruarar, sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian PKP, Kamis (4/9) lalu.
BACA JUGA: Hingga Juli 2025, Serapan Anggaran Kementerian PKP Capai 45,80 Persen
Selain BSPS, Kementerian PKP juga menyiapkan sejumlah program strategis lain. Di antaranya pembangunan rumah susun senilai Rp375,32 miliar untuk 796 unit atau 21 tower, serta pembangunan rumah khusus dengan alokasi Rp249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk penanganan pascabencana dan penyediaan cadangan panel RISHA. Anggaran rumah khusus ini naik 8,55 persen dibanding 2025.
Untuk bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) rumah umum, dialokasikan Rp29,08 miliar bagi 2.007 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan. Nilainya meningkat 40,78 persen dari tahun sebelumnya. Adapun penanganan permukiman kumuh dan sanitasi mendapat alokasi Rp155,85 miliar dengan target 225 hektare di 15 lokasi dan pemenuhan sanitasi 3.000 unit, atau naik 77,82 persen dibanding 2025.
Kementerian juga menyiapkan dukungan manajemen sebesar Rp981,90 miliar, mencakup gaji dan tunjangan 3.791 pegawai, operasional 60 satuan kerja, serta evaluasi kebijakan publik dan program.
Maruarar menekankan, seluruh program disusun berdasarkan arahan Presiden Prabowo dalam Nota Keuangan RAPBN 2026. “BSPS akan menjadi program andalan untuk menekan backlog perumahan yang saat ini mencapai sekitar 9,9 juta unit. Sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan,” jelasnya.
