Jakarta, Propertytimes.id – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur di tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp414 triliun. Anggaran infrastruktur ini sendiri menurun bila dibandingkan dengan anggaran di tahun ini yang mencapai Rp423 triliun. Menurut Jokowi, pembangunan tersebut akan diutamakan untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas serta difokuskan untuk pembangunan infrastruktur digital, mengingat adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Dalam keterangannya di Nota Keuangan Gedung MPR-DPR pada Kamis (14/8/2020) lalu Jokowi juga menyebutkan bahwa, pembangunan infrastruktur padat karya untuk mendukung kawasan industri dan pariwisata. “Kemudian pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, dan pemukiman,” ujar Jokowi.
Sementara itu, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Joshua Michael, mengatakan bahwa anggaran untuk infrastruktur negara mencakup 2,4% dari produk domestik bruto Indonesia pada 2021 berbanding dengan 1,7% pada tahun 2020. Kemudian serapan anggaran kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan yang tertunda di tahun ini dipastikan meningkat pertumbuhannya pada tahun depan.
Sementara dari pihak kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus fokus mempercepat belanja infrastruktur terutama yang berdampak langsung dalam mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat melalui Program Padat karya Tunai (PKT). Program tersebut bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Kemudian hingga pertengahan Agustus 2020 penyerapan keuangan belanja infrastruktur PUPR sudah senilai Rp36,4 triliun dari total anggaran tahun ini yang mencapai Rp83,9 triliun atau sebesar 44%. Sedangkan di program PKT rutin PUPR telah disalurkan sebesar Rp6,8 triliun atau 60,1%. SA
