Jakarta, Propertytimes.id – Sebanyak 2.603 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana akan dibangun di tiga provinsi di Sumatera, masing-masing 1.000 unit di Aceh, 1.003 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat. Program pembangunan huntap tersebut menjadi fokus utama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam percepatan penanganan pascabencana.
Komitmen percepatan itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam pertemuan dengan sejumlah Pemimpin Redaksi media nasional yang dirangkaikan dengan rapat daring membahas pembangunan huntap, di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Rapat daring tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum, Kepala BPKP, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, serta Wakil Gubernur Sumatera Barat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan pascabencana, khususnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat terdampak.
BACA JUGA: Kementerian PU: Penanganan Darurat Infrastruktur Aceh Capai 48,34 Persen
Maruarar menegaskan percepatan pembangunan huntap merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia. Presiden, kata dia, menekankan bahwa negara harus hadir dan bertindak cepat membantu rakyat yang terdampak bencana.
“Dalam situasi bencana seperti ini, negara tidak boleh lambat. Arahan Presiden jelas: negara harus hadir, bertindak cepat, dan memastikan rakyat kembali memiliki hunian yang layak. Jika ada aturan yang menghambat, maka harus segera disesuaikan,” ujar Maruarar sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemeterian PKP, (Rabu (17/12).
Untuk mendukung percepatan tersebut, Kementerian Hukum dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan komitmennya memberikan dukungan dari sisi hukum dan pengawasan agar pembangunan huntap dapat berjalan cepat, tertib, dan akuntabel. Dukungan juga diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta Kementerian Agama dalam aspek sosial kemasyarakatan.
Seluruh pembangunan 2.603 unit huntap tersebut nantinya bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dari jumlah itu, sebanyak 2.500 unit didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya merupakan inisiatif langsung Maruarar Sirait.
Untuk tahap awal pelaksanaan, pembangunan huntap akan dimulai di Sumatera Utara mengingat kesiapan lahan yang telah tersedia. Lokasi awal meliputi Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 103 unit, Kota Sibolga 200 unit, dan Kabupaten Tapanuli Tengah 100 unit.
Maruarar menargetkan proses pembangunan dapat segera dimulai dengan pelaksanaan groundbreaking pada pekan ini. Ia menegaskan masyarakat terdampak bencana tidak boleh menunggu terlalu lama untuk kembali memiliki hunian yang aman dan layak.
