Jakarta, Propertytimes.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), memimpin rapat Komite Tapera yang digelar di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan, Rabu (27/8).
Sebagaimana dilansir dari portal resmi Kementerian PKP Kamis (28/8), rapat turut dihadiri oleh para anggota Komite Tapera yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi, serta unsur profesional Eko Djoeli. Turut hadir Komisioner BP Tapera beserta jajaran eselon I dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan OJK.
Agenda pembahasan mencakup capaian kinerja BP Tapera tahun 2024, evaluasi semester I tahun 2025, serta rencana strategis (renstra) BP Tapera 2025–2029 yang meliputi aspek tata kelola, perluasan kepesertaan, hingga pengembangan layanan.
BACA JUGA: Pemerintah Godok Skema KUR Perumahan Rp130 Triliun, Libatkan BP Tapera-Danantara-Himbara
Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja BP Tapera dalam pengelolaan aset, perbaikan tata kelola, dan penguatan sistem teknologi informasi. “Semoga rapat hari ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat kinerja BP Tapera ke depan,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, sejumlah masukan juga diberikan kepada BP Tapera, di antaranya terkait penguatan strategi pengembangan basis data pemasaran. Selain itu, Menteri Keuangan mendorong agar penyaluran program Tapera lebih difokuskan pada daerah strategis seperti kawasan ekonomi khusus dan sentra industri, termasuk Serang, Batang, Morowali, dan Gresik.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga saat ini telah mencapai 47 persen dari target tahun 2025. “Pada hari ini sudah kita salurkan 161.500 unit atau kurang lebih sekitar 47% dari target tahun ini sebanyak 350.000 unit,” jelas Heru.
