Jakarta, Propertytimes.id – Pemerintah menetapkan sektor perumahan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam Diskusi Publik bertajuk “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak” di Jakarta, Rabu (6/8).
Wamen Fahri Hamzah menyatakan, dengan tiga program utama di sektor perumahan, pihaknya telah menghitung total perputaran ekonomi di sektor perumahan yang bisa mencapai sekitar Rp310 triliun per tahun. “Kontribusi sektor perumahan berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1-1,3 persen dari target 8 persen yang ditetapkan Presiden Prabowo,” jelas Fahri dilansir dari laman resmi Kementerian PKP, Kamis (7/8).
Menurut Fahri, pemerintah saat ini telah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan, meliputi; renovasi 2 juta rumah dengan anggaran Rp43 triliun, pembangunan 1 juta rumah baru melalui kemitraan swasta, serta penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal. Program ini ditargetkan bisa mengurangi backlog perumahan nasional yang mencapai 20 juta unit.
Mengenai reformasi subsidi perumahan, Fahri menjelaskan bahwa elemen subsidi di seluruh dunia adalah tanah, bukan kredit. “Dengan mengendalikan harga dan zonasi tanah, negara dapat memastikan pembangunan rumah sesuai kepentingan publik,” pungkasnya. Wamen juga menekankan pentingnya skema sewa jangka panjang untuk hunian vertikal terjangkau.
“Ketiga program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta,” tutur Fahri Hamzah menutup penjelasannya.
