Jakarta, Propertytimes.id – Di pinggiran daerah Bogor, tepatnya di kawasan Ciseeng, adonan martabak yang dipanggang Isper (38) saban malam, bukan semata penyambung hidup, namun modal utama untuk lepas dari jerat “kontrakan ke kontrakan”.
Isper adalah potret nyata jutaan pekerja mandiri (informal) di Indonesia. Meski pedagang kaki lima, arus kasnya ada, tabungannya nyata. Namun di mata sistem perbankan konvensional yang mengutamakam slip gaji, profilnya sering dianggap “tak kasat mata”. Pada akhirnya, mimpinya untuk memiliki rumah sendiri selalu membentur tembok birokrasi yang kaku.
Namun, narasi itu berubah saat ia coba memberanikan diri “mengetuk pintu” PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hal ini dilakukannya setelah mendapat informasi dari sang kerabat bahwa bank yang tahun ini genap berusia 76 tahun tersebut mempermudah pekerja informal seperti dirinya untuk mendapatkan KPR subsidi melalui skema khusus. Program ini sendiri memang berfokus pada kemudahan persyaratan, seperti penggantian slip gaji dengan laporan keuangan sederhana atau catatan penghasilan, untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
Alhasil, sejak awal 2024 lalu, Isper bukan lagi penghuni kontrakan. Sebuah rumah sederhana dengan type 36 yang dibeli dengan skema mencicil (KPR), membuktikan bahwa seorang penjual martabak pun layak mendapatkan akses pembiayaan yang selama ini dianggap eksklusif bagi sebagian pekerja kantoran. Kisah Isper adalah jawaban dari sebuah pertanyaan besar, mampukah perbankan Indonesia merangkul mereka yang selama ini kerap dianggap pekerja kerah biru tersebut.
Tak hanya bagi pekerja informal, dalam kondisi aktual, memiliki rumah bagi generasi milenial memang seringkali hanya menjadi angan di tengah kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan penghasilan bulanan mereka. Beruntung, di tengah kepungan inflasi properti, BTN memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam menyalurkan bantuan rumah subsidi (FLPP) bagi masyarakat.
BACA JUGA: BTN Bakal Caplok Perusahaan Asuransi di 2026? Ini Bocorannya!
Berdasarkan laporan tahunan 2025, BTN mengukuhkan posisinya sebagai raja KPR di Indonesia dengan mendominasi penyaluran KPR Subsidi (FLPP) sebanyak 182.952 unit per Desember 2025. Dengan capaian ini, BTN menguasai sekitar 70% pangsa pasar FLPP nasional, di mana portofolio KPR subsidi menyumbang 64% dari total kredit perumahan perseroan. Secara kumulatif sejak 1976 hingga awal 2026, BTN telah menyalurkan 5,97 juta unit kredit perumahan dengan nilai mencapai Rp555 triliun.
Kinerja semester pertama 2025 (1H25) pun menunjukkan pertumbuhan yang solid. Penyaluran kredit dan pembiayaan BTN tumbuh hingga Rp376,1 triliun, dengan porsi KPR subsidi mencapai Rp173,5 triliun per Juni 2025.
Digitalisasi Memangkas Birokrasi
Masifnya langkah BTN untuk merombak wajah layanannya melalui aplikasi BTN Mobile sejak beberapa tahun terakhir memang patut diacungi jempol sebagai keberanian mendobrak stigma “bank tua”. Lihat saja, melalui transformasi digital, BTN berhasil memangkas proses administrasi KPR dari yang semula 5 hari menjadi hanya 3 hari.
Fitur pelacakan status KPR secara real-time dan platform balé by BTN kerap menjadi solusi praktis bagi mereka yang baru pertama kali mengajukan kredit. Tak heran, hingga Juni 2025, pengguna digital BTN telah mencapai 2,7 juta nasabah dengan volume transaksi yang melonjak signifikan mencapai Rp43,1 triliun.
“Kami terus melakukan transformasi digital untuk memastikan layanan kami lebih cair dan responsif. Kecepatan dan transparansi adalah kunci agar generasi muda dan pekerja informal tidak lagi merasa terintimidasi oleh birokrasi perbankan,” ujar Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam suatu kesempatan. Dirinya juga menekankan bahwa transformasi ini bertujuan agar BTN menjadi “Leading Partner in Empowering the Financials of Indonesian Families”.
Secara tidak langsung, BTN sadar betul bahwa algoritma bank seringkali “alergi” terhadap mereka yang bekerja di sektor gig economy mulai dari konten kreator hingga pedagang mandiri. Untuk itu, BTN meluncurkan inisiatif seperti “Bale Pinjam” yang terintegrasi untuk memfasilitasi kebutuhan kredit mikro dan soft loan bagi ekosistem UMKM.
Strategi ini didukung dengan kehadiran BTN Digital Store (Digital Hub) yang kini telah hadir di beberapa lokasi strategis seperti Kuningan Jakarta, BEI, hingga Surabaya. Di sana, nasabah dapat merasakan pengalaman perbankan tanpa kertas (paperless) yang memungkinkan pembukaan rekening dalam waktu kurang dari 5 menit.
“BTN Digital Store merupakan salah satu bukti konkret upaya BTN untuk memberikan layanan terbaik dan inovatif kepada nasabah, seiring dengan transformasi yang dilakukan perseroan, di antaranya pengembangan teknologi dan digitalisasi layanan guna menciptakan pengalaman yang lebih baik untuk nasabah,” sebut Nixon.
Memasuki awal 2026, kinerja BTN terus bertumbuh. Fokus utama perseroan tetap pada pengurangan backlog perumahan nasional melalui program 3 juta rumah. Meskipun realisasi penyaluran KPR subsidi sangat masif, BTN tetap mampu menjaga kualitas aset. Pada semester pertama 2025, misalnya, rasio NPL Gross tetap terjaga di level 3,33%, menunjukkan bahwa agresivitas penyaluran kredit dibarengi dengan manajemen risiko yang mumpuni.
Masalah klasik menghantui
Di balik fantastisnya pencapaian transformasi digital yang telah dilakukan BTN, bukan berarti bank yang telah berdiri sejak jaman kolonial dengan nama Postspaarbank ini tidak memiliki sederet pekerjaan rumah serius. Sebagi contoh, laporan mengenai bug saat unggah dokumen dan lag pada fitur verifikasi biometrik masih menjadi kerikil yang dapat menghambat pengalaman pengguna.
Kecepatan proses administrasi di atas kertas tentu akan sia-sia jika keluhan nasabah di kolom ulasan aplikasi seringkali menyoroti kegagalan sistem saat proses unggah KTP yang memakan waktu berulang-ulang. Kendala ini dapat dengan mudah dilihat pada ulasan yang terpampang di Play Store atau App Store.
Catatan kritis dalam riset sektor properti 2026 lainnya adalah perlunya BTN bertindak sebagai kurator yang lebih tegas, khususnya bagi developer bermasalah. Dalam artian, nasabah berhak mengetahui rekam jejak pengembang langsung dari aplikasi sebelum memutuskan mencicil rumah dengan tenor belasan bahkan puluhan tahun lamanya. Hal ini juga berkaitan erat dengan masalah klasik sertifikat yang kerap tertahan meski cicilan telah lunas.
Oleh karena itu, BTN tidak boleh hanya menjadi penyedia platform, tetapi juga harus menjadi kurator yang tegas terhadap pengembang. Tentunya transformasi ini hanya akan benar-benar berhasil jika efektivitas layanan di layar selaras dengan kualitas bangunan secara nyata.
Transformasi BTN adalah sinyal kuat bahwa perbankan pelat merah mampu mengejar ketertinggalan zaman tanpa kehilangan ruh pelayanannya. Pada akhirnya, kecanggihan aplikasi tentu tidak akan berarti apa-apa jika kualitas bangunan di lapangan justru malah mengecewakan. Sebab, rumah bukan sekadar data digital, melainkan fondasi martabat sebuah keluarga.**
